Ada yang berbeda dari giat ke-268. Apabila selama pandemi biasanya Kopyordinator Bekti Maulana akan menyasar tiang-tiang PJU yang semrawut oleh kabel jaringan dan tali spanduk, kali ini giat difokuskan untuk patroli berkeliling jalanan kota. Memasuki paruh tahun 2020, Garuk Sampah sepertinya harus sedikit agresif menangani persoalan terkait #sampahiklan. Meski bukan pihak yang berwenang, Garuk Sampah sebagai perkumpulan berbadan hukum juga menjadi 'pengawal' dan pengkritik kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah kabupaten - kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkhusus dalam masalah sampah.

Kopyordinator menggulung spanduk promosi yang dipasang menyalahi aturan

Masalah sampah yang digandrungi Garuk Sampah dapat dirinci ke dalam kategori sampah domestik dan sampah iklan. Ya, untuk masalah sampah iklan, Jogja memang sudah dikenal sebagai jawaranya, bahkan di mata nasional. Persoalan ini tampak tak berujung karena tindakan pelaku dan sikap pemerintah daerah yang tak acuh terhadap masalah. Romantisasi Jogja selama bertahun-tahun memang sukses menutup permasalahan ini untuk naik ke permukaan. Padahal, sampah iklan selain menimbulkan kesan penjelajah sedang berselancar di situs bajakan penuh iklan, sudah ada beberapa kasus dimana sampah iklan merenggut korban jiwa. Sekali lagi, korban jiwa. Mulai dari tertimpa baliho hingga terlilit tali spanduk, kasus tersebut ada di Jogja.

Selama ini Garuk Sampah masih berfokus pada sampah iklan di Kota Jogja. Kenapa kota? Selain lingkup regionnya paling kecil diantara daerah tingkat dua lainnya di DIY, permasalahan sampah iklan di Kota Jogja relatif tidak sekompleks dengan dua daerah di pinggirannya; Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Meski daerahnya kecil dan dapat dijelajahi dalam beberapa jam saja, kinerja aparatur daerah dari Pemerintah Kota Yogyakarta rupanya tidak cukup proaktif, reaktif, maupun progresif dalam menangani sampah iklan. Terbukti banyak sekali pelanggaran yang terkesan dibiarkan dengan dalih kekurangan personel, atau sedang fokus dalam persoalan lain seperti wabah pada saat ini.

Kabel jaringan semrawut adalah ciri khas DIY, khususnya Kabupaten Sleman

Kabel jaringan semrawut adalah ciri khas Sleman

Kabupaten Sleman adalah bukti konkret semrawutnya pembangunan, tanpa perencanaan


Ketika fokus ke Kota Jogja, sayangnya masalah sampah iklan semakin runyam, khususnya di Kabupaten Sleman. Sleman memang dari dulu dikenal dengan semrawutnya pembangunan serta tata urban. Meski berusia cukup muda, yakni baru 104 tahun, kacaunya penataan urban - rural di Sleman tak bisa dimaklumi begitu saja.

Tiap tahun masyarakat membayar pemerintah melalui instrumen pajak dari berbagai saluran, sedangkan aparatur tidak becus dalam bekerja baik untuk bersikap proaktif maupun reaktif terhadap pelanggaran, atau regulasi yang mereka tetapkan sendiri. Kondisi ini tercermin dari bagaimana akun @kabarsleman sebagai kanal pengaduan resmi milik Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menanggapi laporan pelanggaran dari Masmin melalui akun Garuk Sampah.

Sampah iklan kecil berwujud spanduk round tag dan sampah iklan besar berupa baliho mendominasi Sleman

Stiker dari Satpol PP DIY tidak efektif mencegah pelanggar memasang iklan sembarang, lhaiya wong cuma teguran kok

Di Sleman, regulasi hanya aturan tertulis karena hampir tidak adanya penegakan


Masmin mengeposkan gambar runyamnya kabel jaringan serta banyaknya spanduk bentang yang diikat ke tiang yang sudah jelas melanggar peraturan. Akun @kabarsleman pun segera menanggapi dengan pesan...

'Bagaimanapun yang utama adalah kesadaran warga / pelaku dr pemasang iklan, yang hingga kini masih tidak tertib.'

Jawaban ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman 'tidak berdaya' dalam menyelesaikan masalah yang ada di wilayah pemerintahannya. Regulasi yang dibuat tidak ditegakkan melalui jalur hukum baik pidana maupun perdata, padahal identitas pemasang iklan pun terpampang jelas. Ini pun bukan kali pertama Garuk Sampah melaporkan adanya pelanggaran pada Pemkab Sleman. Sudah bertahun-tahun laporan dikirim dari berbagai tempat berbeda di wilayah Kabupaten Sleman, namun selalu saja dianggap angin lalu hingga sampah iklan yang sudah terpasang menahun pun korosif akibat perubahan cuaca. Ini baru sampah iklan yang kecil, spanduk-spanduk yang dipasang ilegal di tiang maupun ditancap paku ke pepohonan perindang. Belum sampah iklan besar seperti baliho yang umbyek-umbyekan di angkasa. Sleman jawara dalam merusak citra DIY.

Kalau begitu, kira-kira apa kinerja aparat dan pejabat birokrat Sleman selama ini? Sleman terlihat seperti wilayah tanpa adanya pemerintahan, autopilot berjalan serampangan dan berantakan.

***

Kumpulan spanduk 'edisi khusus Ramadhan', didominasi LSM keagamaan mulai dari Rumah Zakat, ACT, sampai Dompet Dhuafa

Tak terasa, patroli kami tiba di Panggung Krapyak. Di titik akhir ini, kami segera merefleksikan perjalanan satu setengah jam berkendara sepeda motor dengan sebuah pertanyaan, 'Sampai kapan persoalan sampah iklan di DIY berakhir?' Apakah sampah iklan perlu diabadikan dalam catatan antropologis sebagai kebudayaan baru di DIY?